Deklarasi universal dari hak-hak azasi manusia dan konstitusi Indonesia

Beberapa dekade terakhir ini, telah ada perkembangan besar-besaran tentang bagaimana kita berpikir tentang dan menerapkan pemikiran tentang hak asasi manusia. Hal ini memiliki banyak hasil positif. Pengetahuan tentang hak asasi manusia bisa memperkuat seseorang dan menawarkan solusi untuk masalah tertentu.  Nilai-nilai toleransi, kesamaan derajat, dan penghargaan bisa membantu mengurangi gesekan dalam masyarakat. Penerapan pemikiran-pemikiran hak asasi manusia bisa membantu kita menciptakan jenis masyarakat yang ingin kita tinggali. Hak asasi manusia merupakan bagian penting terutama bagi orang yang saling berinteraksi di semua tingkatan seperti tingkatan keluarga, masyarakat sekolah, tempat kerja, dunia politik dan dalam hubungan internasional.  Oleh karena itu sangatlah penting untuk menyadarkan semua orang di mana saja untuk membuat mereka mengerti apa hak asasi manusia itu. Jika orang mengenal hak asasi manusia dengan lebih dekat, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk menegakkan keadilan dan menjadi warga masyarakat yang baik.  Pikirkan tentang bagaimana hak asasi manusia diterapkan dalam keluarga, masyarakat, sekolah atau tempat kerja saudara. Bisakah saudara memberi contoh?

Apakah ada hak asasi manusia yang lebih penting dari hak lainnya?

Perdebatan mengenai adakah satu bentuk hak asasi lebih penting dari yang lainnya telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir di negara-negara yang memiliki ideologi politik yang berbeda.  Sejumlah negara telah menyatakan bahwa prioritas harus diberikan pada hak ekonomi, sosial dan budaya dan mengacu ke fakta bahwa latar belakang sejarah, budaya atau agama negara tertentu tidak sesuai dengan pemikiran tentang hak asasi politik dan sipil seseorang.  Negara lain telah menyatakan hal yang sebaliknya; bahwa hak sipil dan politik tidak harus didahulukan dan bahwa beban pemerintah untuk memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya warga negaranya tidak akan mungkin bisa dipenuhi.  Namun, selama dekade terakhir telah muncul kesepakatan luas antara para anggota PBB bahwa hak asasi manusi bersifat universal, tidak bisa dibagi, saling tergantung dan saling terikat. Dengan kata lain, semua hak sama penting dan perlunya.

Siapa yang bertanggung jawab melindungi hak asasi manusia?

Hak asasi manusia tidak bisa muncul dalam keterasingan; misalnya, seorang individu di pulau terpencil tidak benar-benar memiliki hak karena tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi tanggung jawab yang berhubungan / bertentangan dengan haknya.  Dengan kata lain, hak asasi manusia menghubungkan kita dalam aturan hak dan tanggung jawab yang sama.  Hak asasi manusia melibatkan tanggung jawab dan kewajiban terhadap orang lain dan masyarakat. Tiap orang harus bertanggung jawab memastikan bahwa penerapan hak mereka tidak bertentangan dengan hak orang lain. Misalnya, saat seseorang menggunakan haknya untuk bebas berbicara, dia tidak boleh melanggar hak orang lain untuk mendapatkan ketenangan pribadi ( p rivacy ).  Pemerintah memiliki tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa masyarakatnya bisa menikmati hak mereka. Pemerintah diharuskan membuat dan mempertahankan aturan hukum dan layanan yang memungkinkan warga negara bisa menikmati hidup dimana mereka menggunakan hak mereka.  Terlepas dari benar tidaknya pemerintah melakukannya, sudah umum diterima bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan warga negara bisa meminta pertanggung jawaban mereka jika mereka gagal melindungi hak asasi dasar warga negara.

Bagaimana hak asasi manusia dilindungi di Indonesia?

Di Indonesia saat ini, ada sejumlah cara penting untuk mendukung dan melindungi hak asasi individu, termasuk:

• Perundang-undangan
• Pemerintah yang dipilih secara demokratis, dan
• Kebebasan media massa.

Indonesia juga telah menandatangani dan menyetujui deklarasi hak azasi manusia, berarti bangsa Indonesia telah setuju menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Namun, menandatangani perjanjian internasional tidak berarti bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia ini secara otomatis menjadi bagian dari hukum negara. Karena, prinsip-prinsip itu harus dituangkan terlebih dulu dalam hukum domestic dan yang sangat penting adalah begitu deklarasi ini menjadi bagian peraturan dan perundangundangan harus langsung diterapkan.